Senin, 4 Maret 2013 | 15:29
Basuki: Rp 1,5 Miliar untuk Makan Ajudan, Tamu, dan Demonstran
Anggaran
tersebut tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
DKI 2013 dengan nama Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah.
Alokasi anggaran ini berada dalam pos anggaran Biro Kepala Daerah dan
Kerja Sama Luar Negeri.
Basuki mengatakan, anggaran itu memang
ditempatkan pada pos tersendiri. Bila tidak mencukupi, anggaran akan
ditambah dengan dana yang diambil dari dana operasional Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI.
Menurut Basuki, anggaran tersebut tidak hanya
digunakan untuk makan ajudan, tetapi juga anggaran makan tamu-tamu yang
datang kepadanya. "Yang rutin, ya, yang biasa pakai rantang itu. Sistem
itu rutin untuk rantang rutin. Kalau kita beli-beli sendiri, kan, harus
pakai uang operasional kita. Jadi, bedanya di situ saja. Kalau yang
resminya, kan harus ada pemasok dan supplier yang jelas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).
Basuki
mengatakan, besar anggaran untuk makan ajudan setiap hari tidak sama.
Apabila ada tamu atau buruh berdemonstrasi dalam jumlah banyak, itu akan
menghabiskan banyak anggaran. "Ya, kita juga kalau tamu banyak,
siap-siap juga mengeluarkannya banyak. Kalau sisa, bawa pulang deh, dana
operasional bisa digunakan buat apa saja asal enggak masuk kantong
sendiri," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.
Direktur
Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif
(Majelis) Sugiyanto mengatakan, anggaran tersebut tidak ada dalam APBD
tahun 2012. Anggaran itu juga jauh lebih besar daripada alokasi
pendidikan warga Kepulauan Seribu.
"Kita tidak tahu berapa jumlah
ajudan, pengawal, dan lainnya, tapi jumlah itu sangat besar karena
karyawan yang pegawai negeri sipil (PNS) sudah menerima gaji," kata
Sugiyanto.
Sugiyanto memberikan contoh, apabila dibagi 12 bulan,
artinya uang makan harian yang mereka (ajudan) itu dapat mencapai Rp 4
juta per hari. Ia berharap Jokowi dan Basuki bisa menjelaskan kepada
masyarakat mengenai alokasi uang makan tersebut.
Tak Ada Alokasi Uang Makan Ajudan di Era Fauzi Bowo
JAKARTA - Pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 terdapat alokasi anggaran dengan nama
Konsumsi Harian Pegawai Kebutuhan Pimpinan Daerah. Anggaran tersebut
digunakan untuk membiayai konsumsi bagi ajudan dan pengawal Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama.
Dalam masa pemerintahan mantan Gubernur Fauzi Bowo, tidak
ada alokasi anggaran serupa dalam APBD DKI 2012. Berdasarkan APBD DKI
2013 yang telah dipublikasikan dalam situs web www.jakarta.go.id,
jumlah total anggaran belanja dalam pos Biro Kepala Daerah dan Kerja
Sama Luar Negeri pada masa pemerintahan Jokowi-Basuki ini lebih besar
dibandingkan dengan alokasi APBD DKI 2012. Pada tahun ini, anggaran biro
kepala daerah berjumlah Rp 33 miliar, sedangkan pada 2012 hanya Rp 27
miliar.
Beberapa anggaran yang dibelanjakan Jokowi-Basuki juga
banyak yang lebih besar bila dibandingkan era Fauzi Bowo. Anggaran
telepon, air, listrik, internet (TALI) rumah dinas, misalnya, ditetapkan
sebesar Rp 1,2 miliar. Tahun 2012, anggarannya sebesar Rp 653 juta.
Selain
itu, anggaran upacara bendera tahun ini mencapai Rp 600 juta,
sebelumnya Rp 400 juta. Anggaran jamuan resmi Pemprov DKI 2013 sebesar
Rp 5 miliar, tahun sebelumnya Rp 3,2 miliar. Anggaran lain yang juga
besar adalah penerimaan dan pelayanan tamu, yakni Rp 1,1 miliar,
sementara tahun 2012 sebesar Rp 800 juta.
Alokasi uang makan
bagi pegawai pribadi Jokowi-Basuki di atas jauh lebih tinggi
dibandingkan alokasi pendidikan dan perbaikan gizi di Kepulauan Seribu.
Pada pos pendidikan Kepulauan Seribu, anggaran peningkatan mutu
pendidikan pembinaan pembelajaran tematik sekolah dasar (SD) kelas I,
II, III SD tingkat kabupaten dianggarkan sebesar Rp 104 juta. Adapun
anggaran perbaikan gizi balita dan anak Kepulauan Seribu dianggarkan Rp
354 juta.
Pangkas anggaran
Menanggapi
besarnya alokasi anggaran tersebut, Jokowi berjanji meninjau kembali
anggaran yang telah dapat dicairkan dan digunakan tersebut. Apabila
masyarakat menilai alokasi anggaran tersebut terlalu besar, Jokowi
berjanji akan memangkas anggaran yang dirasa tidak perlu.
"Saya
akan tinjau lagi karena enggak mungkin saya mengerti semua. Kalau memang
anggaran itu dianggap tidak efesien, kan masih dalam anggaran,
realisasinya bisa saya potong," kata Jokowi.
Saat ditanya tentang
anggaran keperluan pidato gubernur yang mencapai Rp 500 juta, Jokowi
mengimbau agar masyarakat juga mencermati anggaran bernilai besar yang
memiliki pos dan digunakan sebagai program unggulan. "Tidak mungkin juga
saya perhatikan sampai detail sekali, sampai uang makan ajudan. Yang
penting itu saya cermati, jangan hanya mengurus yang kecil waktu buka
APBD, tapi cermati yang gede-gede juga. Saya enggak pernah mengurusi yang begitu," kata Jokowi.
Secara
terpisah, Basuki mengakui adanya alokasi anggaran uang makan ajudan
sebesar Rp 1,5 miliar dalam APBD DKI 2013. Untuk biaya makan dan minum
Gubernur dan Wakil Gubernur, akan diambilkan dari tunjangan dana
operasional kepala daerah.
"Jadi begini, ada pos itu sendiri. Kalau memang enggak cukup, baru kita pakai semua dari dana operasional kita," kata Basuki.
Selain
untuk makan para ajudan, Basuki mengatakan bahwa anggaran tersebut juga
digunakan untuk tamu-tamu atau para demonstran yang datang berkunjung
kepadanya atau Gubernur. Pengadaan makanan untuk para ajudan dan para
pengawal itu dilakukan dengan cara yang mudah, dapat melalui supplier atau membeli makanan sendiri-sendiri.
"Besarannya
per hari ya tidak tentu, tergantung tamu yang datang. Kalau demonya
banyak, kita mengeluarkan biaya makan juga banyak. Kalau makanannya
sisa, bisa dibawa pulang. Operasional bisa buat apa saja, asal enggak
masuk kantong," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
sumber : kompas
Posting Komentar